Minggu, 23 Juni 2013

ALASAN RASIONAL PERSPEKTIF EKONOMI MENGENAI PENGHARAMAN RIBA

-->
Riba dikenal sebagai istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi.
Pelarangan riba merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam, di samping
implementasi zakat dan pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil. Secara
ekonomi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal,
implementasi zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta
mengalir ke investasi, sementara pelarangan maisir, gharar dan hal-hal yang bathil
akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif, yang
akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat (Ascarya, 2007: 8).
Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan
penegakan keadilan dalam ekonomi.
Penghapusan riba dalam ekonomi Islam
dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutangpihutang.
Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung
unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga -- yang
merupakan riba nasi’ah -- secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian.
Mencermati persoalan riba ini sebenarnya sangat terkait erat dengan
masalah keuangan dan perbankan. Belum lama hilang dari ingatan kita, tragedi
krisis moneter 1997 dimana ekonomi Indonesia terpuruk, bahkan telah menjadi
krisis multidimensi.
Perekonomian Indonesia yang ikut terseret dalam kisaran
krisis yang berkepanjangan ini ditengarai akibat pengelolaan kebijakan moneter
yang tidak efektif (Nasution, dkk, 2006: 261). Selain itu, dipicu juga oleh masalah
utang luar negeri yang telah berubah menjadi ”bom waktu” sehingga
menghancurleburkan perekonomian Indonesia saat itu. Pengusaha-pengusaha
konglomerat yang dipuja-puja sebagai ”pembayar pajak terbesar”, ternyata tak
ubahnya sebagai ”penjarah-penjarah” tingkat nasional. Bank tidak dijadikan
sebagai lembaga untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membiayai
pembangunan nasional, tetapi justru sebagai alat penjarahan dana-dana
pemerintah dan masyarakat oleh para konglomerat (Mubyarto, 2007: 274).

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata
7%  per-tahun tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998,
yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya inflasi sebesar 78%, jumlah PHK
meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian konglomerat dan
dunia usaha. Dalam waktu singkat, dari Juli 1997 sampai 13 Maret 1999,
pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih
11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi.
Sedangkan semua bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240
bank yang ada sebelum krisis moneter, pada saat itu tinggal 73 bank swasta yang
dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Arifin, 1999: v-vii).


Masalah riba, terkait dengan dunia perbankan yang selama ini memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sementara itu, pembayaran dan penarikan riba dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bila bunga bank adalah riba, praktis hal tersebut dilarang dan oleh karena itu maka Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (interest) bila ia riba. Bagian lain adalah masalah pertukaran mata uang dalam kegiatan bank selama ini bermacam-macam, dan telah menjadi pekerjaan utama para money chager. Seakan money changer memiliki hak untuk mencetak dirham dan dinar menjadi beberapa mata uang dengan ukuran dan standar yang berbeda-beda.
Zaman dahulu, orang-orang melakukan melakukan transaksi dengan uang, mempertukarkan satu jenis dirham dengan jenis lainnya. Berbagai bentuk transaksi yang berkaitan dengan uang, dan jika dalam transaksi tersebut terdapat tambahan atau kelebihan atas yang satu dengan yang lainnya maka teridentifikasi sebagai riba.

Sementara itu, riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan
riba dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap,
sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman
keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan
sebagai berikut:
·         Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari
keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat
ganda (QS. Ar-Rum: 39).
·         Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan
keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan
dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan
mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa’:
160-161).
·         Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan
yang berlipat ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud
yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda
harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang
diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka
tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah
berlipat ganda.
·         Tahap keempat merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan
jelas mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan
riba dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-pihutang
yang mengandung riba (QS. Al-Baqarah: 278-279).


Gilang alieftyanas (11520136)
STIE SWADAYA (manajemen)
Tugas UAS pengantar ekonomi syariah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar